Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kota Jakarta Selatan

Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kota Jakarta Selatan

Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum terdiri atas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota menjadi Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh anggota KPU Kabupaten/Kota terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa jabatan anggota KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Anggota KPU Kota Jakarta Selatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi di KPU Kota Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

  1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;

Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

  1. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  2. protokol dan persidangan;
  3. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
  4. pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
  5. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
  6. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

 

  1. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manuasi;

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manuasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

    1. sosialisasi kepemiluan;
    2. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
    3. publikasi dan kehumasan;
    4. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
    5. kerja sama antar lembaga;
    6. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
    7. rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS;
    8. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
    9. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
    10. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
    11. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
    12. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

 

  1. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

    1. menjabarkan program dan anggaran;
    2. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
    3. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
    4. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
    5. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
    6. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
    7. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

 

  1. Divisi Teknis Penyelenggaraan;

Divisi Perencanaan dan Logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

    1. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
    2. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon perserta pemilu;
    3. pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
    4. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
    5. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
    6. pelaporan dana kampanye; dan
    7. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

 

  1. Divisi Hukum dan Pengawasan;

Divisi hukum dan pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

    1. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
    2. telaah hukum dan advokasi hukum;
    3. dokumentasi dan publikasi hukum;
    4. pengawasan dan pengendalian internal;
    5. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
    6. penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

 

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Jakarta Selatan dibantu oleh Sekretariat. Sekretariat KPU Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan. Sekretariat KPU Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Kota, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.

Share this artikel :

facebook twitter email whatapps

Dilihat 167 Kali.
🔊 Putar Suara