KPU Kota Jakarta Selatan Gelar FGD Bahas Ketertiban dan Akurasi Data Pemilih
Jakarta Selatan — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Selatan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Ketertiban dan Akurasi Data di Media Center, Lantai 3 Kantor KPU Kota Jakarta Selatan, Selasa (23/12/2025). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam rangka memperkuat tata kelola data pemilih yang tertib, akurat, dan akuntabel sebagai fondasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berintegritas.
FGD dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kota Jakarta Selatan, Muhammad Taqiyuddin, yang menegaskan pentingnya ketertiban dan akurasi data pemilih karena berpengaruh langsung terhadap kualitas demokrasi.
“Tema FGD tentang ketertiban dan akurasi data pemilih ini sangat penting karena akan memengaruhi kualitas demokrasi. Data pemilih yang akurat menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berintegritas,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa meskipun saat ini belum memasuki tahapan Pemilu dan Pilkada, KPU tetap berkomitmen melakukan penguatan data pemilih secara berkelanjutan.
“Tujuan kami mengundang berbagai pemangku kepentingan pada kesempatan ini adalah untuk membahas dan memperkuat akurasi data pemilih, meskipun saat ini belum memasuki tahapan Pemilu dan Pilkada,” tambahnya.
FGD ini menghadirkan narasumber Andi Maulana selaku Kepala Divisi Hukum dan Penanganan Sengketa Bawaslu Kota Jakarta Selatan, Devi Triska Kustiana selaku Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, serta Syafrizal Rambe selaku Dosen Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Nasional.
Dalam pemaparannya, Andi Maulana menyampaikan pandangan terkait penyelesaian persoalan data pemilih ke depan.
“Untuk Pemilu dan Pilkada ke depan, jalan penyelesaian data pemilih perlu diserahkan kepada lembaga khusus agar pengelolaannya lebih terfokus. Dengan demikian, KPU dapat lebih optimal dalam menjalankan tahapan pemilu,” ujarnya.
Sementara itu, Syafrizal Rambe menekankan pentingnya penggunaan satu data tunggal dalam pengelolaan data pemilih.
“Persoalan data pemilih ke depan sebaiknya menggunakan satu data tunggal yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Tentu gagasan ini perlu disampaikan kepada DPR dan pemerintah agar memiliki dasar kebijakan yang kuat,” jelasnya.
Adapun Devi Triska Kustiana menanggapi masih ditemukannya pemilih meninggal dunia yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Berkaitan dengan masih banyaknya pemilih meninggal yang terdaftar di DPT, kami tidak bisa sepenuhnya proaktif karena sifatnya menunggu laporan dari masyarakat. Namun demikian, kami terus melakukan sosialisasi kepada RT dan RW agar lebih proaktif dalam melaporkan peristiwa kependudukan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa akurasi data pemilih merupakan tanggung jawab bersama.
“Untuk menghadirkan data pemilih yang akurat memang menjadi tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan kerja kolaboratif antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat,” tambahnya.
Melalui kegiatan FGD ini, KPU Kota Jakarta Selatan berharap dapat menghimpun masukan dan rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan data pemilih guna mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang tertib, akurat, dan berintegritas di masa mendatang.
