KPU Kota Jakarta Selatan Gelar FGD Bahas Early Voting dan E-Voting pada Pemilu dan Pemilihan
Jakarta Selatan — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Early Voting dan E-Voting pada Pemilu dan Pemilihan” di Media Center, Lantai 3 Kantor KPU Kota Jakarta Selatan, Senin (11/8/2025). Forum ini mempertemukan akademisi, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, organisasi masyarakat sipil (NGO), serta para ketua dan anggota KPU Kota Jakarta Selatan dari periode 2004 hingga sekarang.
Tiga narasumber utama hadir memberikan pandangan strategis, yaitu Dra. Endang Sulastri, M.Si, Ketua Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik (PSP3) Universitas Muhammadiyah Jakarta; Achmad Fahcrudin, M.Si, dari Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Provinsi Daerah Khusus Jakarta; dan Andi Maulana, S.H., M.H, Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan.
Dalam paparannya, Endang Sulastri menekankan bahwa modernisasi pemilu melalui teknologi harus tetap menjaga prinsip-prinsip dasar demokrasi.
“Penerapan e-voting tidak boleh melanggar asas LUBER dan JURDIL. Daerah yang menggunakannya harus siap dari segi teknologi, pembiayaan, SDM, maupun perangkat lunak, serta memastikan masyarakat siap menggunakannya,” tegasnya.
Achmad Fahcrudin memandang early voting sebagai opsi yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Kita harus memberikan akses yang sama kepada semua warga negara. Early voting bisa menjadi jalan tengah agar partisipasi tetap tinggi meskipun ada keterbatasan waktu,” jelasnya.
Sementara itu, Andi Maulana mengingatkan bahwa penerapan teknologi pemilu harus dibarengi dengan penguatan keamanan digital.
“Keamanan siber menjadi kunci. Sekali saja terjadi kebocoran atau manipulasi, kepercayaan publik terhadap pemilu bisa runtuh,” ujarnya.
Ketua KPU Kota Jakarta Selatan, Muhammad Taqiyuddin, mengapresiasi keterlibatan peserta dari berbagai latar belakang, termasuk mantan ketua dan anggota KPU dari periode 2004 hingga kini.
“Kehadiran mereka menjadi bukti besarnya perhatian publik terhadap inovasi penyelenggaraan pemilu. Setiap masukan hari ini sangat berharga untuk memastikan inovasi seperti early voting dan e-voting tetap berpijak pada prinsip Luber Jurdil,” katanya.
Diskusi berlangsung dinamis. Peserta dari NGO mengkritisi potensi hambatan sosial dan rendahnya literasi digital di sejumlah wilayah. Sementara para mantan ketua dan anggota KPU berbagi pengalaman tentang tantangan teknis dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu selama dua dekade terakhir.
FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret bagi penyusunan kebijakan yang mendorong sistem pemilu lebih inklusif, efisien, dan terpercaya di masa mendatang.
