Ketua, Divisi Hukum dan Pengawasan, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kasubbag Hukum dan SDM, serta Staf KPU Kota Jakarta Selatan Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Permasalahan Hukum Dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan KPU Se-DKI Jakarta tanggal 15 - 17 September 2022 di Hotel Mercure, Harmoni, Jakarta.
Dalam kegiatan, disampaikan bahwa perlunya waspada karena Kerentanan adanya masalah hukum terkait Sengketa Proses (Bawaslu) dan Sengketa hasil (MK), Pelanggaran (Administrasi, Pidana Pemilu, Etika), hasil Verifikasi Administrasi maupun perbaikan dalam bentuk Berita Acara terhadap MS ataupun TMS, selain itu, KPU perlu :
1. Melaksanakan peraturan UU secara baik Dan benar,
2. Memahami literasi Hukum KPU (diskusi guna persamaan Pemahaman),
3. Melaksanakan Pekerjaan secara akurat, teliti
4. Melaksanakan tugas dengan penuh Integritas,
5. Mampu mempertanggung jawabkan Pekerjaan dengan baik,
6. Melaksanakan fungsi konsultasi dan Koordinasi dalam hal Permasalahan di lapangan
Kemudian, selama tahapan verifikasi administrasi terdapat 11 Partai Politik yang menggugat ke Bawaslu telah di tolak Bawaslu
