Berita Terkini

Jakarta,- Sebagai sesama penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu harus saling bersinergi, berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain guna mensukseskan agenda besar Pemilu Serentak 2019. Jumat, (5/10/2018) KPU dan Bawaslu Kota Jakarta Selatan melakukan rapat koordinasi terkait tahapan perbaikan data pemilih (Gerakan Melindungi Hak Pilih) dan tahapan kampanye. Kegiatan yang bertempat di kantor Bawaslu Jakarta Selatan ini dihadiri oleh seluruh komisioner KPU dan Bawaslu Jakarta Selatan. Ketua KPU Jakarta Selatan, Agus Sudono menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen KPU dan Bawaslu sebagai sesama penyelenggara Pemilu untuk bersama mensukseskan Pemilu 2019. "Perlu ada komunikasi dan koordinasi yang intensif agar setiap tahapan pemilu dapat berjalan dengan baik dan lancar", ujar Agus. Senada dengan Agus, Ketua Bawaslu Jakarta Selatan Muchtar Taufiq mengapresiasi kegiatan tersebut. "Dengan rakor ini kita berharap muncul pemahaman bersama terkait aturan-aturan dan menjadi wadah untuk saling berbagi informasi terkait kepemiluan". Kedepan KPU dan Bawaslu Kota Jakarta Selatan akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain agar terlaksananya Pemilu 2019 yang lancar, damai dan berintegritas.

Selasa (9/10/2018) Kunjungan ini dalam rangka menjalin kerjasama dan sinergitas antara KPU Jakarta Selatan dengan sudin pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum (pemilu) 2019, khususnya kalangan pemilih pemula (siswa/i SMA) yang sudah berusia 17 tahun. Ketua KPU Jakarta Selatan, Agus Sudono didampingi dua anggota KPU Fahmi Zikrillah dan Dody Wijaya. Agus menyampaikan bahwa KPU perlu bersinergi dengan Sudin Pendidikan guna mensosialisasikan Pemilu 2019 kepada para siswa/i SMA. "Diharapkan dengan bersinergi dengan sudin pendidikan kesadaran masyarakat khususnya pemilih pemula dapat meningkat", jelas Agus Sudono. Selain itu, Agus juga memberitahukan kepada Kepala Sudin Pendidikan agar siswa/i yang sudah berusia 17 tahun dan belum terdaftar sebagai pemilih dapat segera mendaftarkan diri ke kantor kelurahan/kecamatan setempat melalui PPS/PPK. "Saat ini KPU Jakarta Selatan sedang membuat gerakan melindungi hak pilih #gmhp, oleh karena nya diharapkan peran aktif warga termasuk siswa/i untuk melaporkan bilamana nama nya belum masuk ke dalam daftar pemilih kepada PPS dan PPK di kantor kelurahan atau kecamatan setempat", ungkap nya. Kepala Sudin Pendidikan Jakarta Selatan, Joko Sugiarto menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai bahwa kegiatan ini perlu didukung agar pemilu 2019 dapat berjalan dengan baik dan lancar. KPU Kota Jakarta Selatan terus bersinergi dengan berbagai pihak guna mencapai target partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 sebesar 77,5%. Salah satu nya adalah dengan Suku Dinas Pendidikan Kota Jakarta Selatan. Direncanakan mulai Senin depan (14/10/2018) KPU Jakarta Selatan akan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait Pemilu 2019.

Jakarta,- Kurang dari 200 hari lagi, Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum serentak 2019 pada tanggal 17 April 2019. Agar dapat berjalan baik dan sukses maka perlu ada koordinasi yang kuat dan konsolidasi khususnya di internal penyelenggara, mulai dari KPU, hingga ke PPK dan PPS. KPU Kota Jakarta Selatan melakukan rapat koordinasi dengan Ketua PPK-PPS yang digelar hari Rabu, 03/10/2018 bertempat di Aula KPU Jakarta Selatan. Rakor tersebut membahas program kerja prioritas setiap Divisi, antara lain: 1. Divisi Data • Penyempurnaan DPTHP-1 • Posko Gerakan Menyelamatkan Hak Pilih #GMHP di KPU Kota, PPK, dan PPS • Schedule Kerja di masing-masing satuan kerja 2. Divisi Parmas dan SDM • Sosialisasi SK KPU Kota terkait Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) bagi peserta pemilu • Sosialisasi SK KPU Kota terkait Lokasi Pemasangan APK diantaranya : Lokasi yang dilarang, tempat yang dilarang dan tempat yang diperbolehkan • PAW SDM PPK-PPS yang mengundurkan diri 3. Divisi Hukum • Arahan Divisi Hukum kepada PPK-PPS agar menjaga netralitas di Pemilu 2019 • Sosialisasi terkait ketentuan pengawasan pelanggaran kampanye dari UU 7/2017, PKPU 23/2018 dan Perbawaslu 28/2018 4. Divisi Logistik • Arahan untuk PPK segera berkoordinasi dengan Kecamatan untuk fasilitasi gudang untuk logistik Pemilu 2019 5. Divisi Teknis • Arahan untuk ploting TPS sesuai ketentuan TPS ramah disabilitas dan kemudahan akses pemilih • Mulai sosialisasi untuk KPPS terkait syarat KPPS, dll.

Rabu, 3/10/2018 KPU Kota Jakarta Selatan secara resmi membuka Posko Layanan Gerakan Melindungi Hak Pilih #GMHP Pemilu 2019. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos. Beserta ketua PPK dan PPS se Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Betty menyampaikan latar belakang, tujuan, kondisi data pemilih di KPU DKI Jakarta. "Kita ingin menghadirkan data pemilih yang akurat. Untuk itulah kenapa Gerakan Melindungi Hak Pilih ini kita laksanakan", ungkapnya. Selain itu Betty juga memberikan apresiasi kinerja PPK-PPS yang telah bekerja keras untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki data pemilih. Dalam kegiatan Rakor ini Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta juga menampung aspirasi dari Ketua PPK-PPS terhadap fasilitasi Pemda di Kantor Kecamatan-Kelurahan untuk ditindaklanjuti dengan Pemda khususnya bidang Tapem agar dukungan Kecamatan-Kelurahan lebih optimal dalam ikut mensukseskan Pemilu 2019. Kegiatan Rakor ditutup dengan Launching Posko Layanan Pemilih #GMHP di Lantai 1- Rumah Pintar Pemilu kantor KPU Jaksel bersama Ketua PPK dan Ketua PPS serta jurnalis yang hadir meliput. 195 HARI MENJELANG PEMILU SERENTAK 17 APRIL 2019. DIHARAPKAN KETUA PPK SEGERA MENGADAKAN RAKOR DENGAN ANGGOTA PPK DAN KETUA SERTA ANGGOTA PPS MENINDAKLANJUTI RAKOR KPU. ADAPUN BAHAN RAKOR SUDAH DISERAHKAN KEPADA KETUA PPK MASING-MASING SEBAGAI ACUAN RAKOR DI INTERNAL PPK-PPS.

Jakarta,- Hari ini (4/10/2018), PPS dan PPK se Jakarta Selatan serentak membuka posko pelayanan Gerakan Melindungi Hak Pilih #gmhp. Kegiatan ini diselenggarakan hingga tanggal 28 Oktober 2018. Gerakan melindungi hak pilih #gmhp bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat, terdaftar dalam daftar pemilih pada Pemilu 2019. KPU berkomitmen untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan data pemilih. Untuk itu, diharapkan peran aktif masyarakat untuk melapor kepada PPS/PPK/KPU Kota jika belum terdaftar sebagi pemilih. Selain itu juga diharapkan untuk menyampaikan jika mengetahui ada warga yang sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih seperti, sudah meninggal, pindah domisili, atau TNI/POLRI yang masih aktif. Kegiatan ini pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat.

Senin (1/10/2018), KPU Kota Adm. Jakarta Selatan menerima kunjungan Senat Mahasiswa Universitas Atmajaya Jakarta. Dalam kunjungan tersebut Senat Mahasiswa Universitas Atmajaya Jakarta berencana akan melaksanakan kegiatan seminar tentang kepemiluan di bulan November dan mengundang KPU Adm. Jakarta Selatan sebagai salah satu narasumber. Target tingkat partisipasi masyarakat 77,5% pada pemilu 2019 meniscayakan KPU bekerjasama dengan berbagai pihak.